Suram! Borong Pickup Impor dari India buat Kopdes: Sama Saja Bunuh Industri!

Jakarta – Rencana pengadaan kendaraan pikap impor dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa (Kopdes) menuai sorotan tajam. Sejumlah pelaku industri otomotif dalam negeri menilai kebijakan tersebut berpotensi memukul industri nasional yang selama ini berupaya bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

Kritik mencuat karena Indonesia dinilai memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga ringan yang cukup memadai. Sejumlah pabrikan lokal maupun perusahaan perakitan dalam negeri telah lama memproduksi pikap untuk kebutuhan UMKM, distribusi logistik, hingga sektor pertanian.

Dinilai Abaikan Industri Dalam Negeri

Pengamat industri otomotif menilai kebijakan impor dalam jumlah besar bisa berdampak pada penurunan tingkat produksi pabrikan domestik. Jika permintaan dialihkan ke produk luar negeri, utilisasi pabrik dalam negeri berisiko turun, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tenaga kerja dan rantai pasok.

“Kalau kebutuhan besar justru dipenuhi lewat impor, ini bisa menjadi sinyal negatif bagi industri lokal. Padahal sektor otomotif menyerap banyak tenaga kerja,” ujar seorang analis industri.

Selain itu, komponen lokal (local content) yang selama ini digenjot pemerintah melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai bisa terdampak.

Alasan Efisiensi dan Harga?

Di sisi lain, pihak yang mendukung impor beralasan bahwa kendaraan dari luar negeri ditawarkan dengan harga lebih kompetitif serta spesifikasi yang sesuai kebutuhan operasional Kopdes. Faktor efisiensi anggaran disebut menjadi salah satu pertimbangan utama.

Namun, para kritikus menilai perhitungan jangka pendek tidak boleh mengorbankan keberlangsungan industri nasional dalam jangka panjang. Mereka mendorong pemerintah agar lebih memprioritaskan produksi dalam negeri, terutama untuk pengadaan berskala besar yang menggunakan dana publik.

Perlu Kajian Menyeluruh

Sejumlah pihak meminta agar rencana tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Termasuk menghitung dampak ekonomi makro, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi pajak dari industri otomotif domestik.

“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi desa justru berdampak negatif pada sektor industri nasional,” kata seorang perwakilan asosiasi industri.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema pengadaan tersebut. Namun polemik yang muncul menunjukkan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan industri dalam negeri.